Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

Tugas dan Fungsi

Kategori: Profile Diterbitkan: Jumat, 19 Desember 2014 Ditulis oleh Administrator

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. .... Tahun 2014, tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 17 Tahun 2009 tangal Mei 2009 tentang Uraian Tugas fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

  1. Perencanaan Program Pengawasan.
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
  3. Pemeriksaan, pengutusan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
  4. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang diberikan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian dan Inspektur Pembantu (Irban) sebanyak 4 (empat), dengan rincian sebagai berikut :

  1. Sekretaris yang terdiri dari Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian.
  2. Inspektur Pembantu Wilayah I
  3. Inspektur Pembantu Wilayah II
  4. Inspektur Pembantu Wilayah III
  5. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah memberikan konstribusi terhadap perubahan paradigma pengawasan di daerah khususnya terhadap Peran, Fungsi dan Kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

  1. Pembinaan dan Pengawasan dengan kerangka Analisis Pengendalian Intern (SPI),
  2. Pengawasan dengan pendekatan pembinaan, pencegahan, pemeriksaan, evaluasi dan reviu,
  3. Percepatan Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas External Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta
  4. Peningkatan Sinergitas Pengawasan antara aparat pengawas

 

Dilihat: 1976