Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

AKUNTABILITAS INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ‘Tahun 2011-2016. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana startegis.

 A.  Capaian Kinerja

Ringkasan prestasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut :

a.  Sasaran 1:  Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, dengan indikatornya: Jumlah SKPD yang pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember tahun 2014 adalah 16 SKPD (66,66%).

b.  Sasaran 2:  Terselenggaranya pengawasan pengelolaan asset yang transparan dan akuntabel, dengan indikatornya: Jumlah SKPD yang pengelolaan assetnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember tahun 2014 adalah 15 SKPD (62,50%).

c.  Sasaran 3:  Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dengan indikatornya: Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :

- Temuan BPK 65 % 

- Temuan Itjen KDN 80 %

- Temuan Inspektorat Provinsi 80 %

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember tahun 2014 adalah :

- Temuan BPK capaiannya adalah 41,95 % (54,53%)              

- Temuan Itjen KDN capainnya adalah 125 % (156,25%)

- Temuan Inspektorat Provinsi capaiannya adalah 53,95 % (67,43 %)

 

B.    Kinerja Keuangan

Untuk kinerja keuangan realisasi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2014 sebesar Rp.11.025.802.56,- atau mencapai 94,09% dari anggaran sebesar Rp.11.620.006.220,-.

 C.  Permasalahan  

Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala diantaranya, terdapatnya beberapa SKPD yang kurang disiplin dalam pengelolaan keuangan terutama masalah pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu, Sumber Daya Manusia untuk para pengelola barang/asset belum memadai terutama dalam penguasaan IT (teknologi informasi) dan kesalahan dalam penyusunan antara Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, selain itu dalam penyelesaian tindak lanjut baik rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal mengalami hambatan khususnya beberapa kepala SKPD yang telah memasuki masa pensiun. Hal tersebut diatas menghasilkan temuan keuangan dan aset yang meningkat sehingga sebagai konsekuensinya proses pembinaan ini menyebabkan target jumlah SKPD yang pengelolaan keuangan dan asetnya tidak sesuai yang diharapkan begitu pula dengan prosentase penyelesaian tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik ekstenal maupun internal yang sudah ditargetkan menjadi tidak tercapai.
Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,  penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Tahun 2014 Revisi  lihat  download
Renja  lihat  download
Lampiran Lakip  lihat  download
IKU Inspektorat  lihat  download
Perjanjian Kinerja Tahun 2015  lihat  download
Renstra Inspektorat 2011-2016  lihat  download