Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kewajiban penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian  sumber daya serta pelaksanaan tujuan sebagai komitmen organisasi dalam rangka mewujudkan tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 merupakan rangkuman mengenai hasil capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya langkah peningkatan kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi yang wajib disampaikan setiap tahun kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dan bahan analisis dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 17 tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

a.    Perencanaan program pengawasan;
b.    Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c.    Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
d.    Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk melaksanakan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian dan Inspektur Pembantu (Irban) sebanyak 4 (empat) dengan masing-masing Irban membawahi 3 (tiga) Seksi yang seluruhnya sebanyak 12 (dua belas).

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2010  tentang Tata cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi serta kebijakan pengawasan, Ruang Lingkup pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, meliputi :

1.    Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah kabupaten/ kota;
2.    Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
3.    Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
4.    Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya pemyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
5.    Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
6.    Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan
7.    Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sedangkan obyek pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1.    Badan/Dinas/Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2.  Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang disepakati melalui rapat koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan terdokumentasi dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).... Klik disini