Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

Inspektorat Buol Tingkatkan Pengawasan Internal

Palu - Kantor Inspektorat Buol, Sulawesi Tengah, terus meningkatkan pengawasan internal pemerintahan di daerah setempat agar kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Buol terus membaik setelah tiga kali sebelumnya berturut-turut mendapat penilaian buruk (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Inspektorat Buol Sutirto Lamora di Palu, Selasa, mengatakan dampak dari pengetatan pengawasan tersebut sudah mulai tampak hasilnya setelah BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan anggaran dan pendapatan belanja daerah 2011.

Sutirto mengatakan, setidaknya tujuh langkah yang diterapkan dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah khususnya terhadap penggunaan keuangan sehingga laporan keuangan terus membaik. "Ini juga karena didukung bupati dan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Malu kan kita kalau disclaimer terus. Saya tidak ingin itu terjadi dan mempertaruhkan jabatan saya," kata Sutirto.

Dia mengatakan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pengawasan tersebut antara lain adalah menindaklanjuti hasil audit BPK RI maupun hasil pemeriksaan inspektorat provinsi. "Kami pelajari satu persatu apa masalahnya. Kemudian kita lihat kondisi di lapangan apa yang harus dilakukan dan segera ditindaklanjuti atas pemeriksaan BPK maupun inspektorat itu," kata Sutirto. Dia mengatakan per tiga bulan bersama seluruh SKPD dipimpin bupati meninjau ulang seluruh administrasi laporan keuangan sehingga kekeliruan dalam pelaporan terus diminimalisir.

Selain itu kata dia, review juga disertai dengan sidang-sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap pegawai maupun pejabat yang memiliki hutang di daerah. "Pelan-pelan kita bereskan agar jangan lagi ada yang berutang karena untuk perjalanan dinas, misalnya," kata Sutirto. Mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tolitoli itu mengatakan, dirinya bersyukur karena hasil-hasil audit BPK dan Inspektorat Provinsi setelah ditinjau ulang langsung ditindaklanjuti SKPD. Dia mengatakan kekurangan yang terjadi pada laporan anggaran 2011 yang telah diperiksa BPK akan menjadi perhatian serius diseluruh SKPD sehingga diupayakan pada 2012 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol terus membaik dan bisa mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Paling tidak bertahan di posisi wajar dengan pengecualian saja itu sudah baik," katanya. Dia mengatakan, beberapa tahun sebelumnya kinerja keuangan Pemkab Buol buruk karena sebagian dari APBD digunakan untuk membayar utang-utang pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai Rp75 miliar. "Ini yang dicicil setiap tahunnya dari APBD kita," katanya. Dia mengatakan, kendati pun sebagian APBD dialokasikan untuk membayar cicilan utang namun pembangunan fisik terus berjalan.